Info data rahasia

Mungkin info dan data2 ini ada manfaatnya sbg bahan analisis situasi
Menunggu yg lucu fan saru gk muncul2, ini ada copasan...

1. Mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Tanya saya kepada teman kemarin waktu bertemu di Restaurant Metropolis Hong Kong. Teman ini saya kenal baik karena bisnisnya ada hubungan dengan Prabowo. Bukan hanya ingin tapi berambisi. Tahu kan, apa itu ambisi? Sesuatu yang sangat diharapkan dan untuk itu akan diperjuangkan dengan at all cost, katanya.

2. Tapi apa motivasinya? Apakah benar karena ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara? tanya saya. Teman itu dengan tersenyum mengatakan kepada saya bahwa motivasi utamanya adalah karena dendam masa lalu.

3. Yang harus diketahui bahwa Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek. Ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai Begawan Ekonomi dan kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Jadi baik kakeknya maupun ayahnya adalah bangsawan dan cendekiawan.

4. Walau masa remajanya banyak diluar negeri karena harus mengikuti ayahnya yang buronan politik Orla rezim Soekarno namun ketika berangkat dewasa Prabowo berada di Ring-1 kekuasaan Soeharto. Karena ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, tentu sangat dipercaya oleh Soeharto.

5. Alasan rasa hormat Soeharto kepada Soemitro lah yang meminta agar putranya, Prabowo menjadi menantunya. Sejak itu Prabowo menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini dan berkuasa dengan sangat otoriter. Karier Prabowo di militer sudah dapat ditebak. Ia menjadi raising star. Pangkatnya naik cepat dan mendapat kedudukan terhormat di Militer.

6. Sebagai anak bangsawan dan cendekiawan, dan tumbuh berkembang sebagai menantu Presiden, secara psikologis telah membuat Prabowo menjadi orang yang sangat tinggi pride nya. Rasa bangga dirinya sangat tinggi. Dia tidak pernah siap untuk dilecehkan atau dikecilkan oleh orang lain.

7. Chaos Mei 1998 yang membuat Soeharto harus lengser dan sampai kini masih menjadi awan gelap siapa dibalik chaos itu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas chaos Mei 1998?

8. Yang pasti setelah itu Prabowo diberhentikan oleh Panglima ABRI. Mungkin seumur negeri ini hanya Prabowo satu satunya Perwira Tinggi TNI yang diberhentikan oleh TNI. Namun kebijakan TNI tetap berlaku umum bahwa masalah internal TNI hanya TNI yang tahu. TNI tidak pernah membocorkan alasan pemberhentian Prabowo. Ini sudah menjadi tradisi militer, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain.

9. Namun yang pasti pemberhentian itu berkaitan dengan dokrin TNI patuh kepada pemimpin Nasional yang juga menjadi kehormatan bagi seluruh prajurit TNI. Justru karena pemberhentian sebagai Pati TNI itu membuat Prabowo sakit hati dengan atasannya. Namun dia tidak berdaya untuk melawan karena memang tidak punya nyali seperti Qaddafi sang Kolonel yang mengkudeta Raja Idris di Libya.

10. Prabowo memilih untuk menerima dan menjauh dari hiruk pikuk politik. Dia pergi ke Yordania membantu usaha adiknya (Hashim Djojohadikusumo). Kebetulan Raja Yordania, Abdullah II adalah sahabat Prabowo dulu waktu ikut training di Fort Banning yang dikenal sebagai lembaga pendidikan militer paling bergengsi di Amerika Serikat yang khusus mencetak pasukan ahli teror kota dan perang kota.

11. Menurut teman saya bahwa Hashim lah yang memotivasi Prabowo untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini diajukan oleh Hashim setelah dia dijebak Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya (adik dari Edward Suryajaya, Bendahara Golkar) lewat skema Hostile Takeover dan akhirnya kalah dengan terpaksa melepas bisnis Tambang Batu Baranya di PT Adaro. Kasus ini sempat digelar di Pengadilan Singapore dan akhirnya Hashim kalah. Hashim dendam dengan kekalahan ini. Prabowo juga dendam dengan dia tersingkir sebagai Pati TNI, dan karenanya setuju dengan ide Hashim. Mungkin faktor dendam lebih dominan. Demikian teman saya menyimpulkan.

12. Sejak partai Gerindra didirikan, Hashim bertindak sebagai financial resource bagi Prabowo. Tahun 2009 pasangan Mega-Prabowo tidak berdaya menghadapi SBY yang didukung oleh ARB. Hashim tahu bahwa kekalahan Mega-Prabowo sama dengan kekalahannya atas Adaro. Semua karena ada harimau besar dibalik ARB yaitu Nathaniel Philip Rothschild (Nat).

13. Nat adalah anggota dari keluarga terkaya Yahudi. Buyutnya bernama Mayer Amschel Bauer Rothschild merupakan penggerak utama Zionist dan pendana terjadinya migrasi besar besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Tanah Palestina, dan akhirnya terbentuklah Negara Israel.

14. Nat sendiri dikenal sebagai konglomerat tambang terbesar didunia. Buyutnya juga adalah pendiri bursa emas di London dan pendiri the Fed (Bank Central Amerika). Nat didukung oleh sumber pendanaan Yahudi dari hasil menguras SDA di seluruh dunia, seperti Abu Dhabi Investment Council, Schroders Investment Management Limited, Standard Life Investments, Taube Hodson Stonex LLP, Artemis Investment Management LLP, dan Robert Friedland. Menurut cerita kalangan Fund Manager dunia, sumber pendanaan Nat itu assetnya lebih besar dari GNP Amerika. Jadi benar-benar the real power.

15. Pada September 2012 Hashim kali pertama bertemu dengan Nat di Restaurant Belvedere yang berada di Holland Park, London. Pertemuan keduanya 'dicomblangi' oleh teman Hashim yaitu Robert Friedland seorang konglomerat tambang AS dan pemegang saham terbesar di beberapa lembaga keuangan di Eropa dan Amerika. Setelah itu Hashim bergabung dengan Nat. Penyebabnya karena Nat bertikai dengan sohibnya ARB di Bumi Resource PLC yang listed di Bursa London.

16. Nat menguasai saham Bumi Resource PLC melalui anak perusahaannya bernama Vallar. Awalnya ARB dimanfaatkan oleh Nat untuk menguasai tambang batu bara di Indonesia dan karenanya Nat mendukung SBY sebagai Capres tahun 2004, dimana ARB di belakang SBY. Kelihatannya awal pertikaian antara ARB dan Nat terjadi ketika ARB telah menjadi Ketua Umum Golkar dan bermitra dengan China Investment Corporation (CIC). ARB tidak lagi sebagai loyalis Nat karena sudah di back up oleh CIC. Dia ingin bersama CIC menguasai tambang batu bara di Indonesia dan mendepak Nat di Bumi Resouce PLC, dan tentu ingin menguasai Freeport karena PT Bumi Resource juga adalah pemegang saham Freeport. Itu sebabnya ARB menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk menjadi Presiden RI.

17. Nat tidak bisa menerima sikap ARB tersebut. Maka perang tidak bisa dielakkan. Awalnya ARB tersingkir dari Bumi Resource PLC namun ARB melawan. Setelah 13 bulan peperangan berlangsung, berakhir dengan ARB berhak menguasai kembali PT Bumi Resource namun harus membayar sebesar U$ 501 juta. Mungkin karena inilah ARB harus rela mendukung Prabowo sebagai Capres.

18. The Actual Winner is Rothschild Family. Ya bagi ARB dan Hashim, kekuasaan formal tidaklah penting, yang penting adalah UANG. Dengan uang maka kekuasaan bisa diperalat. Ingat apa kata Mayer Amschel Bauer Rothschild "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws".

19. Kini Hashim dan ARB akan menjadi settlor dari Rothschild untuk mendukung Prabowo jadi RI-1. Bersamanya juga ada barisan Partai berbendera Islam yang ikut bergabung untuk menjadi icon melawan kekuatan ideologi kaum Marhaen (sosialis nasionalis). Rothschild membeli jiwa mereka semua dengan uang dan mereka loyal karena itu ... tentu untuk kepentingan Rothschild, bukan kepentingan nasional apalagi kepentingan agama.

20. Teman saya dengan sinis berkata kepada saya "Yeah, I do know about the Rothschild’s. So what? What the hell is your point? You don't think that having control of the money is more power than making laws? If you control all the money do you not have the maker of laws at your disposal? The only thing you would fear is a socialist in power".

21. Makanya PDIP harus tidak boleh berkuasa, kemenangan Jokowi adalah nightmare bagi capitalism ...

Tambahan kuliah malam tahun ini. Mungkin nyambung ya.
*Mohon Serius Doakan NKRI Khususnya Jokowi*

Perlawanan Kapitalis Kroni pada Jokowi

Skandal Melengserkan Jokowi

[Kultweet @Joxzin_Jogja]

1. Semua analisis terkait aksi 411 dan Pilkada DKI hanya menekankan soal revivalis gerakan Islam radikal.
https://t.co/DQMeJF3Stf

2. Sangat sedikit analisis yg mengarah pada penjelasan modus ekonomi politik dibalik berbagai aksi yg menyerang legitimasi Jokowi.

3. Semuanya dimulai dari keseimbangan baru dari kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014.

4. Siapapun tak menyangka Jokowi akan sanggup menandingi Prabowo yg didukung kekuatan oligarki bisnis besar di Indonesi.
@Takviri @qitmr

5.  Dukungan oligarki bisnis ke Prabowo tidak bisa terlepas dari patron2 politik mereka yg merapat ke kubu Prabowo.
@kangdede78 @teh_tariq

6. Hatta Rajasa, besan SBYudhoyono, berada di kubu  Prabowo, dia membawa serta Riza Chalid, Mafia Migas

7. Ini signal bahwa oligarki bisnis yg berpatron 10 tahun ke SBY akan berada di kubu Prabowo.
https://t.co/BpELPgeq1P

8. Selain itu ada Aburizal Bakrie, ada Hasyim Djojohadikusumo, Harry Tanoe, dan dinasti Cendana.
https://t.co/0G0epmF9m4

9. Jaringan bisnis yg berpatron pada para Jenderal juga banyak berada di kubu. Prabowo https://t.co/87yA4T2qt3

10. Praktis, sebagian besar konglomerat kelas kakap merapat ke Prabowo.
Prabowo jadi jagoan oligarki bisnis besar.
@MasTBP_ @Yettidewi

11. Dengan kekuatan modal yg besar, Prabowo yg disokong oleh sebagian besar konglomerat kelas kakap berada di atas angin.

12. Dana kampanye Prabowo tidak terbatas ditambah dengan sokongan diam-diam dari Cikeas.
https://t.co/ck3T9Zkmd4

13. Kekalahan Prabowo dalam Pilpres membuyarkan harapan mereka.
Mereka mulai bermanuever.

14. Segala cara dilakukan untuk merapat ke Jokowi. Pintu utk masuk dicari, tapi Jokowi tetap lempeng.
@addiems @kurawa @Dennysiregar7

15. Kepentingan kroni-kroni lama dibabat habis oleh Jokowi, mulai dari Mafia Migas sampai Mafia impor.
https://t.co/S1bQZWC5i3

16. Selain itu kaki-kaki para patron juga dipotong, sehingga patron politik juga kelimpungan.

17. Bakrie kelimpungan dengan bisnisnya
Lapindo-Brantas harus bayar dana talangan.
TV One jadi lebih banyak siaran sinetron
@habibthink

Pasang Surut Kuasa Politik & Bisnis Bakrie: 2003-05 vs 2014-15.
https://t.co/i6Jd7cpBoz

18. Hasyim sudah tidak mau lagi membiayai kegiatan politik kakaknya, mas Prabowo.

19. Sehingga jaringan kroni Prabowo juga berupaya mengais dari jatah impor daging dan gula. @TanpaDeLusi @SaveIDN
https://t.co/cHJokhiMUA

20. Artinya aktivitas bisnis kroni sangat tergantung pada patron politiknya
Ketika patron tersungkur, bisnispun ikut tersungkur.

21. Dalam kondisi seperti itu, strategi yg digunakan adalah mundur selangkah untuk terus mencari cara jungkalkan Jokowi.

22. Ical Bakrie akhirnya nyerah sebagai veto player di Golkar.

23. Konstelasi di Golkar akhirnya diserahkan ke elite Golkar di rezim Jokowi: JK dan Luhut B. Panjaitan.
https://t.co/00BN9xBBoM

24. Prabowo pun lebih dekat dengan LBP. Sehingga berapa kepentingan Prabowo bisa tetap diakomodasi.

25. Dengan cara merapat ke pilar-pilar kekuasaan, mereka berharap tetap mendapatkan sumber ekonomi untuk biayai aktivitas politiknya. https://t.co/SB0kIHHphN

26. Inilah yg menghidupkan mereka untuk selanjutnya mulai bermanuever untuk goyang-goyang rezim Jokowi.

27. Banyak orang SBY dan Prabowo diantaranya masih bersembunyi jadi komisaris-komisaris di BUMN sampai sekarang Kemen BUMN.

28. Dan dengan tantiem (pembagian bonus ke manajemen) Komisaris2 itu digunakan untuk membiayai aksi2 oposisi.
https://t.co/93m8HATwJq

29. Artinya berbagai aksi itu dibiayai dengan rente ekonomi dari para elite.
Dan mereka menunggu durian runtuh apabila aksi mereka itu berhasil.

30. Jadi aksi-aksi itu punya basis material di elite yg tidak puas pada kepemimpinan Jokowi.

31. Elite politik yg tidak puas pada kepemimpinan Jokowi menggalang pengusaha kroni mereka untuk biayai aktivitas politiknya.

32. Mereka pernah merancang rapat diatas sebuah kapal pesiar, merancang turunnya Jokowi paling lambat 2 tahun stlh dilantik Presiden.

33. Transisi kekuasaan diatur
Jokowi akan dilengserkan diganti dengan Pak_JK
Rancangan awalnya melalui jalur konstitusional lewat Parlemen (DPR).

34. Setelah 2 tahun, Jokowi tidak jatuh juga. Dicari cara baru untuk jatuhkan Jokowi.

35. Momentumnya tersedia menjelang pilkada DKI.
Politisasi agama dilakukan secara masif.
Aksi massa digerakan untuk menekan Jokowi.

36. Pada saat yg bersamaan tentara didorong dorong mengambil alih kekuasaan.
https://t.co/igKDLHwvux

37. Jokowi bergerak cepat, garis batas ditarik dengan tegas
sehingga momentum pengambilalihan kekuasaan bisa menyurut.

38. Gagal dengan skenario pengambil-alihan kekuasaan dengan gunakan massa dengan disokong tentara, skenario bergeser lagi.

39. Jokowi praktis punya waktu 1,5 tahun sebelum proses pemilu 2019 mulai digelar.
Pengambilalihan kekuasaan tidak akan berhasil.

40. Mereka mulai merancang skenario baru utk mengalahkan Jokowi, yg mengulang skenario mengalahkan Ahok.

41. Dalam hal prestasi Ahok sangat populer dan disukai. Sebagian besar warga puas dengan kinerja Ahok.
https://t.co/Kx8IjNvV9g

42. Walaupun tingkat kepuasannya tinggi tapi Ahok bisa ditumbangkan dengan gunakan politisasi agama.
https://t.co/IHQ379e2GD

43. Skenario Jakarta inilah yg akan digunakan utk melawan Jokowi mulai dari sekarang.

44. Politisasi agama mulai digulirkan di masjid-masjid untuk menyerang Jokowi.
https://t.co/HwmTBygnwT

45. Jokowi disebut sebagai antek China dan keturunan PKI
Ini akan gencar dilakukan sampai 2019.
https://t.co/4eGKFxp4LF

46. Dibalik aksi-aksi ini bersembunyi konglomerat hitam dan oligarki bisnis yg selama ini dibabat oleh Jokowi

47.  Konglomerat hitam dan oligarki  bisnis itu menunggu waktu untuk kembali berkuasa.
https://t.co/3MA5Jucv1y

48. Konglomerat hitam dan oligarki bisnis itu masih tetap ingin berkuasa dengan memanfaatkan patron2 politik yg masih suka berburu rente.

49. Dan yg perlu diperhatikan sederek sedoyo.....
Hati-hati dibalik serigala berjenggot ada kekuatan hitam yg tetap ingin berkuasa

50. Mereka tidak peduli dengan jualan NKRI ber-syariah atau apalah itu,
karena yg penting bagi mereka pundi-pundi uang mereka tetap terisi.

Matur nuwun sederek sedoyo masyarakat twitterland.
Ada 9 Naga, membayar 9 Onta utk membodohi 9 juta Keledai
Jika kita diam, Indonesia habis!!

Chirpified: Perlawanan Kapitalis Kroni pada Jokowi By : @joxzin_jogja [truncated by WhatsApp]j

Khalifah

Fatwa Dâr al-Iftâ` al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) tentang khilafah dan negara modern/nation state .
Fatwa cukup panjang, namun bagi saya sangat bagus. Karena selain menjawab pertanyaan penanya dari perspektif Fikih dan Maqashid Syari'ah, juga disertai penjabaran singkat tentang perubahan sistem khilafah menjadi sistem kerajaan.

Di antara isi dari fatwa tersebut adalah: "Berdasarkan penjelasan di atas, maka status hukum negara-negara yang ada saat ini adalah seperti status hukum Emirat/imârah. Oleh karena itu, rakyat harus patuh kepada para pemimpin dalam sistem negara ini, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena tujuan dari imâmah adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara saat ini, seperti memimpin rakyat, mengatur urusan mereka, melaksanakan hukum, menyiapkan tentara, menindak orang-orang jahat dan menegakkan syiar-syiar agama. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara-negara kecil dahulu kala, juga yang dilakukan oleh sejumlah khilafah yang ada di luar khilafah pusat."

Selamat menikmati paparan selengkapnya.

Pertanyaan:
Setelah keruntuhan Khilafah Utsmaniyyah, apakah ada negara yang terhitung sebagai negara Islam? Dan apa hukum patuh kepada para penguasa dalam kondisi ini?

Jawaban (Dewan Fatwa)

Menjadi khalifah adalah menempati posisi pemilik syariat untuk merealisasikan maslahat agama dan duniawi. Ibnu Khaldun dalam mukadimah kitab Târîkh berkata, “Khilafah adalah memimpin umat berdasarkan syariat demi kemaslahatan akhirat dan dunia mereka, karena seluruh urusan duniawi menurut syariat harus ditimbang sesuai maslahat akhirat. Maka sejatinya, ia adalah menggantikan posisi pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.” (Târîkh Ibni Khaldun, Vol. I, hlm. 239, Cet. Dar al-Fikr, Beirut).

Para ulama menyatakan bahwa menegakkan khilafah adalah fardhu kifayah bagi umat ini, karena harus ada yang menegakkan ajaran agama dan mengurus maslahat dunia mereka. Dengan khilafah, Allah menghindarkan terjadinya kezaliman, merealisasikan berbagai maslahat dan menjauhkan rakyat dari keburukan.

Sa’d al-Taftazani berkata, “Berdasarkan ijmak ulama, mengangkat seorang imam (pemimpin) adalah wajib.” (Syarh al-Aqâ’id an-Nasafiyyah, hlm. 96, Cet. Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah).
Ibnu Abidin berkata, “Mengangkat imam adalah salah satu kewajiban yang terpenting, karena banyak kewajiban di dalam syariat Islam yang pelaksanaannya tergantung pada keberadaannya.” (Hâsyiyah Ibni `Âbidîn, Vol. I, hlm. 548, Cet. Dar al-Fikr).

Syaikh Islam Zakariya al-Anshari di dalam kitab Asnâ al-Mathâlib memaparkan, “Bab al-Imâmah al-Uzhmâ (kepemimpinan tertinggi). Ini adalah fardhu kifayah, seperti pengadilan (qadhâ’). Karena umat ini harus memiliki imam (pemimpin tertinggi) yang menegakkan agama, menjaga sunah, membela orang-orang yang terzalimi, memenuhi hak umat dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya. Jika hanya ada satu orang yang layak memegang posisi ini, namun orang-orang tidak memintanya untuk memegang posisi tersebut, maka dia harus memintanya, karena tidak ada pilihan lain selain dia. Jika menolaknya, maka dia boleh dipaksa.” (Vol. IV, hlm. 108, Cet. Al-Kitab al-Islami).

Al-Ramli al-Kabîr di dalam Hasyiyah-nya terhadap kitab Asnâ al-Mathâlib, berkata,  “Sejumlah orang berkata, ‘Posisi imam (pemimpin tertinggi) adalah pimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang dipegang oleh seseorang. Sebutan yang lebih tepat untuk posisi ini adalah khalifah (pengganti) Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam dalam menegakkan agama dan menjaga ajaran-ajaran Islam, sehingga wajib diikuti oleh umat ini secara keseluruhan. Dan memegang posisi sebagai khalifah ini adalah fardhu kifayah berdasarkan ijmak para ulama. Ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam meninggal dunia, para sahabat segera melakukan pengangkatan khalifah dan tidak menyibukkan diri dengan pengurusan jenazah beliau, karena mereka khawatir akan terjadi suatu perkara besar yang menyergap mereka. Di samping itu, jika orang-orang dibiarkan tanpa ada yang menyatukan mereka di atas kebenaran dan tidak ada yang menghalangi mereka dari kebatilan, pasti mereka semua akan hancur. Dan akhirnya, para penyeru kerusakan dapat mengalahkan mereka’. Allah Ta’ala berfirman, “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain -pasti rusaklah bumi ini-” (Al-Baqarah: 251).” (Hâsyiyah al-Ramli `alâ Asnâ al-Mathâlib, Vol. IV, hlm. 108).

Saat Islam datang, ia mengubah status bangsa Arab dari para penggembala domba menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Islam menghantarkan mereka kepada peradaban yang maju dalam berbagai sendi kehidupan. Di antara bentuk peradaban yang dikenalkan Islam kepada mereka adalah sistem satu negara yang terwujud dalam sistem khilafah, menggantikan kehidupan yang bersuku-suku tanpa ada satu wadah yang menyatukan mereka. Kaum Muslimin terus menjaga sistem ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keutuhannya.
Ketika otoritas khilafah pusat melemah, muncullah negara-negara dan kesultanan-kesultanan kecil, yang mayoritasnya tetap menunjukkan kepatuhan kepada khalifah, walaupun dengan sekedar mendoakannya saat berpidato di atas mimbar.

Beberapa tahun kemudian, terjadi bencana besar menimpa kaum muslimin, yaitu runtuhnya khilafah pada tahun 1342 H./1925 M.. Negara-negara Islam kemudian terpecah menjadi negara-negara kecil, yang batasan-batasannya ditetapkan dalam perjanjian Sykes-Picot.

Setiap negara pecahan ini memiliki konstitusi, pemimpin dan undang-undang tersendiri. Masing-masing juga memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Berdasarkan hal ini, maka kita dapat mengategorikan negara-negara ini seperti negara-negara kecil yang muncul di era kelemahan khilafah. Saat itu, walaupun secara umum masih menginduk kepada khilafah pusat (secara formalitas), akan tetapi sebagiannya benar-benar telah terpisah dari khilafah pusat, sehingga terdapat lebih dari satu khilafah.
Ini sebagaimana terjadi pada negara Andalusia, yang awalnya berada di bawah Khilafah Abbasiyah di Irak. Setelah dipimpin oleh Abdurrahman al-Dakhil, ia tidak ada lagi berada di bawah kekuasaan Khilafah Abbasiyah, melainkan sekedar mendoakan saja dalam acara-acara formal. Pada tahap selanjutnya, al-Dakhil mengeluarkan larangan untuk mendoakan khalifah.  Kepemimpinan negara baru ini disebut “Imarah/Emirat”, yang selanjutnya mendeklarasikan kekhilafahan.

Khilafah yang dipimpin al-Dakhil ini juga menunaikan semua fungsi khilafah, baik dalam perekonomian, militer, peradilan dan sebagainya. Para tentaranya juga tidak menolak untuk menunaikan tugas jihad membela negara. Para imam masjid, para qadhi dan para ulama juga menunaikan tugas mereka di pengadilan, fatwa, pengajaran dan penulisan buku.
Ibnu Khaldun di dalam mukadimah kitab Târîkh-nya menuturkan, “Kemudian negara Islam berubah menjadi kerajaan, namun spirit khilafah tetap terjaga, seperti semangat menegakkan ajaran agama dan mengikuti ajaran yang benar. Tidak ada perubahan sama sekali, kecuali dalam aura pemerintahan, yang awalnya bersifat agama, berubah menjadi fanatisme dan kekerasan.
Inilah yang terjadi pada masa Muawiyah, Marwan dan anaknya, Abdul Malik. Juga di awal kepemimpinan para khalifah Abbasiyah, hingga Harun al-Rasyid dan beberapa anaknya. Kemudian spirit khilafah hilang, yang tersisa hanya namanya saja. Selanjutnya, pemerintahan benar-benar menjadi kerajaan. Kekuatan menjadi alat untuk mencapai tujuan, kesewenangan menjadi sarana untuk mendapatkan keinginan, dan mereka juga bergelimang nafsu-syahwat dan kenikmatan dunia. Inilah yang terjadi pada anak Abdul Malik dan para penguasa bani Abbasiyah setelah Harun ar-Rasyid, sedangkan nama “khalifah” masih mereka sandang, karena masih ada fanatisme Arab yang mereka pegang.

Dalam dua fase di atas, ciri kekhilafahan dan kerajaan bercampur aduk. Kemudian nama dan pengaruh khilafah hilang sama sekali dengan hilangnya fanatisme Arab, punahnya generasi dan karakter mereka. Sedangkan sistem yang tersisa adalah murni kerajaan, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan non-Arab di kawasan Timur. Mereka mengaku patuh kepada khalifah sebagai bentuk tabarruk saja, tapi kekuasaan dengan semua gelar dan kewenangannya adalah milik mereka sepenuhnya, khalifah pusat tidak memiliki bagian apapun darinya. Ini pula yang dilakukan oleh para raja Zenata di Maroko, seperti kabilah Shanhaja terhadap Abidiyyun (Fathimiyah), juga seperti suku Maghrawah dan Banu Ifran terhadap para khalifah Bani Umayyah di Andalusia,  juga Abidiyyun (Fathimiyah) di Kairowan di Tunis.

Hal ini menjelaskan bahwa pada awalnya khilafah bukan kerajaan, kemudian khilafah dan kerajaan tercampur aduk. Setelah itu yang tersisa adalah kerajaan, karena bentuk fanatismenya berbeda dengan bentuk fanatisme dalam khilafah. Dan Allah lah yang telah mengatur malam dan siang, Dia pun Maha Esa lagi Maha Kuasa.” (Târîkh Ibni Khaldun, Vol. I, hlm. 260).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka status hukum negara-negara yang ada saat ini adalah seperti status hukum Emirat/imârah. Oleh karena itu, rakyat harus patuh kepada para pemimpin dalam sistem negara ini, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena tujuan dari imâmah adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara saat ini, seperti memimpin rakyat, mengatur urusan mereka, melaksanakan hukum, menyiapkan tentara, menindak orang-orang jahat dan menegakkan syiar-syiar agama. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara-negara kecil dahulu kala, juga yang dilakukan oleh sejumlah khilafah yang ada di luar khilafah pusat.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, Dia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam berkhutbah, beliau bersabda [tentang perang Mu’tah]: “Panji diambil oleh Zaid, lalu ia terluka. Kemudian diambil oleh Jakfar, lalu dia terluka. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu dia terluka. Kemudian diambil oleh Khalid bin Walid tanpa adanya penunjukkan terhadapnya, lalu ditangannya musuh dapat ditaklukkan (dikalahkan).”

Dalam hadis ini disebutkan bahwa Khalid bin al-Walid R.a. mengambil posisi sebagai pemimpin tanpa adanya penunjukkan (pengangkatan). Dan kaum muslimin rida dengan hal tersebut serta mematuhinya hingga akhir peperangan. Nabi Saw. pun menyetujuinya, tanpa adanya penolakan sama sekali, bahkan beliau memujinya. Allah memberinya kemenangan, wahyu juga tidak ada yang turun untuk membatalkan atau mencela apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ibnu al-Munayyir berkata; “Dari hadis bab ini, dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memimpin, dan sangat sulit untuk bertanya terlebih dahulu kepada imam (pemimpin pusat), maka kepemimpinannya sah berdasarkan syariat dan keputusannya harus ditaati.” Al-Hafizh Ibnu Hajar lalu berkata; “Tentu sudah diketahui dengan jelas, bahwa hal ini berlaku jika orang-orang yang hadir (di daerah tersebut) ketika itu menyetujuinya.” (Fath al-Bârî, Vol. IV, hlm. 180, Cet. Dar al-Ma`rifah).

Imam Haramain al-Juwaini di dalam kitab Ghiyâts al-Umam menukilkan dari sebagian ulama yang berkata; “Jika dalam suatu masa tidak ada pemimpin, maka penduduk setiap kawasan, kota atau desa harus mengajukan salah satu dari mereka yang berakal, pandai dan saleh untuk dijadikan pemimpin. Yaitu orang yang akan mereka patuhi nasehat dan perintahnya, dan mereka tinggalkan larangan-larangannya. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan ragu-ragu mengambil keputusan saat menghadapi hal penting, juga akan bingung menghadapi peristiwa besar.” (Ghiyâts al-Umam, Hlm. 387, Cet. Maktabah Imam al-Haramain).

Abu Ishaq al-Isfirayini mengomentari kebolehan mengangkat dua imam (pemimpin) di dua kawasan jika diperlukan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdhah al-Thâlibîn, “Abu Ishaq al-Isfirayini berkata; “Boleh mengangkat dua imam (pemimpin pusat) di dua kawasan yang berbeda, karena terkadang hal itu diperlukan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam al-Juwaini.” (Rawdhah al-Thâlibîn, Cet. Al-Maktab al-Islami, Vol. X, hlm. 47).

Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh kaidah syariat, “al-Maisûr la yasqhuthu bi al-Ma`sûr (Sesuatu yang dapat dilakukan, tidak gugur karena sesuatu yang sulit dilakukan).” Idealnya berdasarkan syariat adalah para amir (gubernur) yang menjadi pemimpin negara-negara ini berada di bawah satu kepemimpinan, yaitu khalifah. Namun jika khalifah tidak dapat direalisasikan, maka kewajiban adanya pemimpin bagi negara-negara tidaklah gugur. Dan secara status, para presiden Negara saat ini juga sama dengan mereka.

Di samping itu, jika ada pendapat lain yang menyalahi pendapat ini akan mengakibatkan tidak adanya pemimpin yang memimpin dan mengatur rakyat. Walhasil, malah akan mengakibatkan kekacauan dan instabilitas negara dan masyarakat. Ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat, karena kerusakan yang ditimbulkan sangat besar dan tidak sejalan dengan lima tujuan utama syariat Islam -yang juga diakui oleh semua agama-, yaitu menjaga jiwa, akal, agama, kehormatan dan harta.

Oleh karena itu, siapapun yang mengkaji fikih Islam akan mendapati bahwa fukaha telah menerima sejumlah hal yang pada prinsipnya tercela. Penerimaan mereka ini disebabkan karena hal-hal tersebut terlanjur terjadi, dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya demi kebaikan masyarakat dan stabilitas negara. Dengan alasan ini, mereka menerimanya dan menganggapnya sebagai perkara yang dibenarkan oleh syariat. Ia masuk dalam masalah mâ yughtafaru fi al-dawâm wa lâ yughtafaru fi al-ibtidâ’ (Sesuatu yang ditolerir setelah terjadi dan berlangsung terus menerus, namun pada awalnya tidak ditolerir).

Di antara permasalahan yang masuk dalam kategori ini adalah  pengakuan terhadap kekuasaan orang yang berhasil merebut atau mengambil tampuk kekuasaan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata; “Para ahli fikih bersepakat tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang berhasil mengambil kekuasaan, juga wajib berjihad bersamanya. Mereka juga sepakat, bahwa patuh kepadanya adalah lebih baik daripada menentangnya. Karena hal itu dapat menghindari pertumpahan darah, juga akan menjaga ketenangan masyarakat secara umum. Para fukaha tidak ada memberikan pengecualian apapun dalam hal ini, kecuali jika penguasa tersebut benar-benar telah melakukan kekafiran yang jelas, maka pemimpin tersebut tidak boleh dipatuhi dalam kekufuran, bahkan wajib dilawan bagi orang yang mampu melakukannya.” (Fath al-Bârî, Vol. VII, hlm. 13).

Dalam Mathâlib Ulî al-Nuhâ, salah satu kitab fikih Hambali disebutkan, “Seandainya setiap penguasa berhasil merebut dan menguasai satu kawasan di muka bumi ini, sebagaimana yang terjadi pada zaman kita ini, maka status kekuasaan mereka terhadap masing-masing kawasan tersebut adalah seperti kekuasaan pemimpin tertinggi (imâm), dari aspek kewajiban patuh kepadanya dalam semua hal yang bukan berupa kemaksiatan, wajib menjadi makmumnya, mengakui para hakim dan para gubernur yang mereka angkat, mengakui  keputusan mereka, dan tidak menentangnya setelah mereka berhasil menguasai kawasan tersebut. Karena penentangan ini hanya akan mengakibatkan perpecahan dalam tubuh umat. Pendapat inilah yang benar.” (Mathâlib Ulî al-Nuhâ, Vol. VI, hlm. 263, Cet. Al-Maktab al-Islami).

Contoh lain dari pembahasan di atas adalah tidak disyaratkannya sifat `adâlah (ketakwaan dan kesalehan) pada imam (pimpinan tertinggi). Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar sebagai akibat dari tidak adanya pemimpin, dan vonis tidak sahnya para hakim dan para pejabat lainnya yang dia angkat.

Al-`Izz bin Abdissalam dalam kitab Qawâ`id al-Ahkâm menuturkan; “Syarat `adâlah (ketakwaan dan kesalehan) dalam al-Imâmah al-`Uzhmâ (kepemimpinan tertinggi) menjadi perbedaan para ulama, karena kefasikan hampir merata pada para penguasa. Seandainya kita tetapkan syarat `adâlah ini secara ketat padanya, niscaya ada banyak hal yang sesuai dengan kebenaran akan terbengkalai, seperti pengangkatan hakim, gubernur, pengumpul zakat, dan panglima perang. Tidak ada yang mengambil apa yang seharusnya para pemimpin ambil (dari rakyat) dan memberikan apa yang seharusnya mereka berikan. Juga tidak ada yang mengumpulkan sedekah, tidak ada yang mengurus harta publik dan harta pribadi yang ada di bawah kekuasaan mereka. Oleh karena itu, tidak disyaratkan sifat `adâlah pada mereka terkait dengan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Karena jika disyaratkan, dapat mengakibatkan terjadinya kerugian lebih besar yang akan menimpa seluruh umat. Dan ini dampaknya jauh lebih buruk daripada tidak terealisasinya sifat `adâlah pada penguasa.” (Qawâ`id al-Ahkâm, Cet. Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Vol. I, hlm. 79).
Wallahu Subhânahu Watâ`lâ A`lam